Contoh Proyek/Pekerjaan Kontrak Lump Sum dan Pelaksanaannya

Kontrak yaitu dokumen yang memiliki kemampuan hukum yang berisi kesepakatan dengan dengan suka-rela pada pihak kesatu serta pihak ke-2. Pihak kesatu berjanji untuk memberi layanan serta sediakan material untuk membuat project untuk pihak ke-2 ; Pihak ke-2 berjanji untuk membayar beberapa uang jadi imbalan untuk layanan serta material yang sudah dipakai. Saya yakin anda sudah mengetahui pengertian kontrak lump sun, jika belum baca dulu disini :

Pekerjaan Kontrak Lump Sum



Nah jika sudah membaca dan memahami, selanjutnya kita akan membahas contoh proyek/pekerjaan kontrak Lump Sum : 

Sekarang kita ambil contoh:
Kontrak Pekerjaan Konstruksi pembangunan 1 (satu) unit atau katakanlah 20 (dua puluh) unit rumah dengan kontrak LUMPSUM. Kontrak pembangunan rumah tersebut tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar teknis dan ‘volume’ yang tercantum. Volume yang diikat dalam kontrak adalah 1 (satu) unit atau 20 (dua puluh) unit. Dan semuanya ‘TIDAK BOLEH’ berubah (lihat lagi bunyi pasalnya: tidak boleh ada pekerjaan tambah/kurang).

Apakah daftar kuantitas dan biaya (bill of quantity/BOQ) seperti luas dinding, luas lantai yang dilampirkan pada kontrak dapat berubah? Apakah perubahannya harus dituangkan dalam addendum kontrak? Karena yang mengikat adalah ‘jumlah unit rumah’ maka BOQ (seperti luas dinding, luas lantai tab) yang ada pada kontrak tersebut bila berubah, perubahan tsb tidak memerlukan addendum kontrak.

Kita lanjutkan contoh pelaksanaan kontraknya:
Dalam tiap-tiap  rumah (dari 20 rumah) tersebut terdapat 5 bidang dinding yang menurut BOQ tercantum 2.000 M2 (20 rumah x 5 dinding x 5 M x 4 M). Sedang dalam gambar tertulis ukuran dinding panjang 5,25 M x tinggi 4 M, atau kalau menurut gambar luas yang harus dikerjakan adalah: 20 rumah x 5 dinding x 5,25 M x 4 M = 2.100 M2. Disini kontraktor harus mengerjakan seluas 2.100 M2 bukannya 2.000 M2. Apakah volume dalam kontrak harus diubah?. Sekali lagi volume dalam kontrak ‘TIDAK BOLEH’ diubah, karena volume yang diikat dalam kontrak Lumpsum tsb adalah 20 unit rumah. Perubahan BOQ dari 2.000 M2 ke 2.100 M2 tidak memerlukan perubahan atau addendum kontrak. Itu konsekuensi lapangan dari kontrak Lumpsum (pasal 51 ayat (1) huruf b). Begitu juga tukang tembok akan mengerjakan dinding sesuai gambar dan spek teknis kalau yang tugaskan adalah mengikuti gambar. Dia tidak peduli dengan BOQ dan perubahannya meskipun dilampirkan pada gambar tersebut.

Semoga semua pihak termasuk auditor memiliki pengertian yang sama atas kontrak lumpsum sebagaimana pengertian atau kebiasaan tukang di lapangan kalau ditugaskan mewujudkan gambar dia akan patuh pada gambar dan spek teknis yang ditugaskan kepadanya. Dalam contoh diatas, jumlah volumenya: 5 unit rumah, dan (volume kontraknya) tidak boleh berubah.

Bagaimana bila kasusnya ternyata tata letak berubah karena arah angin tidak sesuai dengan perencanaan dan mengubah lingkup pekerjaan? Atau bagaimana bilamana spesifikasi teknis tidak bisa diterapkan di lapangan? Hal ini menjadi kesalahan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang lalai dan tidak mampu menetapkan kepastian komponen perencanaan meskipun komponen yang sangat dasar (yaitu arah angin).

Bagaimana tindak lanjutnya? Tentunya PA/KPA harus bertanggung-jawab dan mengambil langkah-langkah  untuk mengurangi dampak dari kesalahan perencanaan yang ditetapkannya dan pelanggaran yang harus dilakukan atas perubahan kontrak Lumpsum. Langkah tersebut dapat berupa menyesuaikan kontrak dengan kondisi lapangan agar bangunan dapat berfungsi sebagaimana harusnya (memenuhi prinsip efektif) dan sekaligus mengendalikan sumber daya/dana atas perubahan2 spek teknis agar memenuhi prinsip efisien. Untuk mencapai fungsi bangunan bila ditemukan perbedaan antara perencanaan dan keadaan dilapangan harus dilakukan perubahan (adendum) kontrak (tidak tergantung dari jenis kontrak) yang selanjutnya menjadi tanggung jawab PA/KPA

Yang bisa mengubah kontrak adalah PPK dengan penyedia. PA/KPA terpaksa harus turun tangan sebagai penanggung jawab akhir dari anggaran karena ketidak mampuan PPK merumuskan dan mengelola kontrak. Sebagaimana PA/KPA juga harus turun tangan kalau bendahara, pejabat penguji spm atau siapapun pejabat yang diangkatnya tidak benar melaksanakan tugasnya.

Pengertian Lump Sum dan Perbedaan Tipe Kontrak

Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mencari tau informasi seputar lump sum dan tetek bengeknya. Nah di kesempatan ini Kamusjenius bakal membahas pengertian lump sum beserta tetek bengeknya. Silahkan dibaca sampai selesai.

Pengertian Lump Sum adalah istilah keuangan yang berarti pembayaran yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu saja. Apabila anda membeli sebuah polis asuransi dengan single premi, itu artinya anda membayar preminya secara lump sum, atau totalan sekali saja. Apabila anda menerima dana pensiun secara lump sum, itu berarti anda menerima dana pensiun sekali dalam jumlah besar, bukan tiap bulan.

Pengertian Lump Sum dan Perbedaan Tipe Kontrak

PENGERTIAN & PERBEDAAN TIPE KONTRAK
Berdasarkan Bentuk Imbalan :
  • Kontrak Lumpsum adalah kontrak pengadaan barang / jasa untuk penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga kontrak yang pasti dan tetap, serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa atau kontraktor pelaksana.
  • Kontrak Unit Price / Harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yg pasti & tetap untuk setiap satuan pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara. Pembayaran kepada penyedia jasa / kontraktor pelaksanaan berdasarkan hasil pengukuran bersama terhadap volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan.
  • Kontrak Gabungan / Lumpsum dan Unit Price adalah kontrak yang merupakan gabungan lumpsum & harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan
  • Kontrak Terima Jadi / Turn Key adalah kontrak pengadaan barang / jasa pemborongan atas EPC (Engineering Proquirement & Consctruction) penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti & tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan & jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yg telah ditetapkan.
  • Kontrak Persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi dibidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.
  • Kontrak Cost & Fee adalah kontrak pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemborongan dimana kontraktor yang bersangkutan menerima imbalan jasa yg nilainya tetap disepakati oleh kedua belah pihak.
  • Kontrak Design & Built adalah kontrak pelaksanaan jasa pemborongan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa satu kontrak yang sama.

Berdasarkan Jangka Waktu Pelaksanaan :
  • Kontrak Tahun Tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran
  • Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 ( satu ) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yg dibiayai APBD Propinsi, Bupati / Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten / Kota.

Berdasarkan Jumlah Pengguna Barang/Jasa :
  • Kontrak Pengadaan Tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
  • Kontrak Pengadaan Bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang / jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yg jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

 Aplikasi setiap tipe Kontrak
Contoh Proyek / Pekerjaan yang menggunakan Sistem Kontrak Lumpsum  :
  1. Jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis item pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana & spek teknisnya.
  2. Jenis pekerjaan dengan Budget tertentu yang terdiri dari Jenis pekerjaan dengan Budget tertentu yg terdiri dari banyak sekali Jenis / item pekerjaan atau Multi Paket Pekerjaan yang sangat beresiko bagi Pemberi tugas atas terjadinya “unpredictable cost” seperti misalnya adanya claim kontraktor akibat adanya ketidak-sempurnaan dari Batasan Lingkup Pekerjaan, Gambar lelang, Spesifikasi teknis, atau Bill of Quantity yang ada. Dengan system kontrak ini diharapkan dapat meminimalize tejadinya unpredictable cost tersebut karena harga yg mengikat adalah Total Penawaran Harga (Volume yang tercantum dalam daftar kuantitas / Bill of Quantity bersifat tidak mengikat).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan system kontrak Lumpsum adalah :
  • Batasan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan harus jelas dinyatakan dalam Spesifikasi Teknis / Gambar Lelang.
  • Apabila ada perbedaan lingkup pekerjaan antara yg tercantum dalam Spesifikasi Teknis / Gambar dengan Pekerjaan yang akan dilelangkan, harus dijelaskan dalam Rapat Penjelasan Lelang (Aanwijzing) dan dibuat Addendum Dokumen Lelang yang menjelaskan perubahan lingkup pekerjaan tersebut.
  • Penggunaan Daftar Kuantitas/Bill of Quantity dalam pelelangan hanya digunakan sebagai acuan bagi kontraktor dalam mengajukan penawaran harga yang bersifat tidak mengikat & Peserta Lelang harus melakukan perhitungan sendiri sebelum mengajukan penawaran.
  • Untuk mempermudah dalam hal evaluasi penawaran harga, saat rapat penjelasan lelang (Aanwijzing) harus ditegaskan bahwa apabila terdapat perbedaan antara volume pada Bill of Quantity (BQ) dengan hasil perhitungan peserta lelang maka peserta lelang tidak boleh merubah volume Bill of Quantity yg diberikan dan agar menyesuaikannya dalam harga satuan yg diajukan
  • Dalam perhitungan volume pekerjaan yg akan dicantumkan & Bill of Quantity harus dihindari sampai sekecil mungkin kesalahan yang mungkin terjadi, karena setelah terjadi kontrak nantinya volume lebih/kurang tidak dapat dikurangkan/ditambahkan.
  • Pekerjaan tambah/kurang terhadap nilai kontrak yg ada hanya boleh dilakukan apabila:
> Permintaan dari Pemberi Tugas untuk menambah / mengurangi pekerjaan yang instruksinya dilakukan secara tertulis.
> Adanya perubahan gambar / spesifikasi teknis dari Perencana yang sudah disetujui oleh Pemberi Tugas
> Adanya instruksi tertulis dari pengawas lapangan untuk menyempurnakan suatu jenis pekerjaan tertentu yg dipastikan bahwa sangat beresiko secara struktural atau system tidak berfungsi tanpa adanya penyempurnaan tersebut dimana hal tersebut sebelumnya belum dinyatakan dalam spesifikasi teknik.
> Dalam perhitungan biaya tambah/kurang harga satuan yang digunakan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Bill of Quantity kontrak yang bersifat mengikat.

Implikasi/penyimpangan yang sering dilakukan oleh Kontraktor di lapangan :
  • Kontraktor tidak mau melaksanakan pekerjaan tertentu karena item pekerjaan tidak tercantum dalam Bill of Quantity
  • Kontraktor mengajukan perhitungan perubahan pekerjaan mengacu kepada volume Bill of Quantity yang ada.
Perbedaan Kontrak LUMPSUM dan Kontrak Harga Satuan

KETENTUAN KONTRAK LUMPSUM:
  1. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
  2. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
  3. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
  4. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
  5. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan
  6. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang (volume pekerjaan sudah diketahui dengan pasti).

KETENTUAN KONTRAK HARGA SATUAN:
  1. Harga Satuan Pasti Dan Tetap Untuk Setiap Satuan Atau Unsur Pekerjaan Dengan Spesifikasi Teknis Tertentu;
  2. Volume Atau Kuantitas Pekerjaannya Masih Bersifat Perkiraan Pada Saat Kontrak Ditandatangani;
  3. Pembayarannya Didasarkan Pada Hasil Pengukuran Bersama Atas Volume Pekerjaan Yang Benar-benar Telah Dilaksanakan Oleh Penyedia Barang/Jasa; Dan
  4. Dimungkinkan Adanya Pekerjaan Tambah/Kurang Berdasarkan Hasil Pengukuran Bersama Atas Pekerjaan Yang Diperlukan.
  • Kontraktor melaksanakan pekerjaan dilapangan sesuai volume yang tercantum dalam BQ.

Ahu Online: Cara Daftar Nama Komunitas di DITJEN AHU ONLINE

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmikan service Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) On-line. Service ini yaitu layanan layanan hukum pada orang-orang, lembaga, atau lembaga melalui jaringan internet yang di pastikan bebas pungutan liar (pungli). Pastinya peresmian AHU online ini memprioritaskan service yang profesional, cepat, pas, efektif, murah dan yang paling perlu bisa meghindari pungli dalam mengurusi layanan hukum. 

Service layanan hukum dengan on-line Ditjen AHU pastinya memberikan keringanan untuk pemohonnya dan para notaris dan mereka yang bekerja di bagian hukum. Karena service seperti pendaftaran jaminan fidusia, pemesanan nama PT, pengesahan pendirian yayasan, pendaftaran wasiat dan yang lain bisa diurus dengan mudah dan efektif melalui layanan on-line. Tetapi, meskipun pengurusan tersebut dilakukan dengan on-line, bukanlah bermakna tak memerhatikan beberapa segi hukum pada layanan dan keamanan atas produk layanan hukum yang didapatkan. 

Konsekwensi dalam layanan on-line ini jika info yang disampaikan dalam format isian aplikasi tidak benar atau bertentangan dengan ketetapan peraturan perundang-undangan, bisa menyebabkan pada sangsi perdata, pidana atau administratif. Untuk orang-orang yang akan menggunakan layanan Ditjen AHU on-line ini bisa terhubung di situs ahu. situs. id. Dalam situs itu diberi beberapa ruangan aplikasi sebagian type layanan layanan hukum, seperti tentang perseroan terbatas, yayasan dan perkumpulan dan pengangkatan notaris. Dan seutuhnya layanan layanan hukum dilakukan dengan system elektronik.

Dan bila anda mau melakukan pendaftaran nama komunitas di DITJEN AHU ONLINE silahkan ikuti petunjuknya dibawah ini :
  • Langkah pertama buka browser kamu terus ketik alamat url https://www.ahu.go.id/


  • Langkah kedua KLIK DAHULU LAYAR BERWARNA HITAM untuk menghilangkan pop-up lalu cari ikon/menu perkumpulan atau komunitas dan klik untuk registrasi nama perkumpulan anda



  • Maka akan tampil seperti gambar berikut, jika anda notaris maka pilih pesan dengan notaris dan jika anda masyarakat umum maka pilih pesan nama oleh umum. Ketentuan dan keterkaitan mengenai umum dan notaris dapat anda cari keterangannya di laman DITJEN AHU, tentu saja pesan oleh notaris memiliki keunggulan dari pada oleh umum (baca dilaman resmi laman AHU). Kita coba pesan nama oleh umum.


  • Jika sudah maka akan tampil seperti gambar berikut, masukan nama dan singkatan nama perkumpulan anda.


  • Jika nama perkumpulan dan singkatan anda belum ada yang memesan maka bisa anda pesan.


  • Jika sudah benar nama dan singkatan yang diinginkan, maka centang semua dan klik setuju.


  • Lengkapi data anda dan klik pesan sekarang. Buka email anda dan konfirmasi pesanan anda, nama pesanan komunitas berlaku sekitar 2-3 bulan.


Jumlah Provinsi di Indonesia Dari Tahun 1945 Sampai Saat ini

Menjadi negara kepulauan yang bentangan teritorialnya begitu luas, di Tanah air terdiri dari lebih dari satu propinsi. Di pulau-pulau jumbo seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, serta Pulau Irian (Papua), ada banyak propinsi dalam satu pulau. Ada pula sebagian propinsi yang terbagi dalam sebagian pulau-pulau yang lebih kecil umpamanya Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Bangka Belitung, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Propinsi Maluku, Propinsi Maluku Utara dan sebagainya.

Jumlah Provinsi di Indonesia

Jumlah provinsi di Indonesia senantiasa alami perubahan. Kondisi ini dipicu oleh kondisi sosial ekonomi, geografi serta momen politik yang melatarbelakanginya. Keadaan sosial ekonomi yang berkembang, mendorong terjadinya pemekaran lokasi. Kondisi geografi seperti luas lokasi ataupun lokasi yang bersebelahan segera dengan negara tetangga juga ikut jadi aspek pertimbangan. Ada sekali lagi momen politik seperti jajak pendapat atau referendum.

Jumlah Provinsi di Indonesia saat ini mencapai 35 Provinsi yang terbagi dalam beberapa pulau.


Tahun 1945 (Awal Kemerdekaan) 

Jumlah Provinsi : 8

1. Sumatra
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. Jawa Timur
5. Borneo
6. Sulawesi
7. Sunda Kecil
8. Maluku

Pada tahun 1950 jumlah provinsi di Indonesia kembali bertambah 3 provinsi diantaranya :

Jumlah Provinsi : 11

1. Sumatra Utara (pemekaran dari Provinsi Sumatra)
2. Sumatra Tengah (pemekaran dari Provinsi Sumatra)
3. Sumatra Selatan (pemekaran dari Provinsi Sumatra)
4. Jawa Barat
5. Jawa Tengah
6. D.I Yogyakarta (pemekaran dari Provinsi Jawa Tengah)
7. Jawa Timur
8. Kalimantan (penggantian nomenklatur Provinsi Borneo)
9. Sulawesi Utara dan Tengah (penggantian nomenklatur Provinsi Sulawesi)
10. Sunda Kecil
11. Maluku

Pada tahun 1956 jumlah provinsi di Indonesia kembali bertambah 4 provinsi yakni D.I Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Timur, Selatan :

Jumlah Provinsi: 15

1. D.I Aceh (pemekaran dari Provinsi Sumatra Utara)
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Tengah
4. Sumatra Selatan
5. DKI Jakarta (pemekaran dari Provinsi Jawa Barat)
6. Jawa Barat
7. Jawa Tengah
8. D.I Yogyakarta
9. Jawa Timur
10. Kalimantan Barat (pemekaran dari Provinsi Kalimantan)
11. Kalimantan Timur (pemekaran dari Provinsi Kalimantan)
12. Kalimantan Selatan (pemekaran dari Provinsi Kalimantan)
13. Sulawesi Utara dan Tengah
14. Sunda Kecil
15. Maluku

Pada tahun 1957 jumlah provinsi di Indonesia kembali bertambah 2 provinsi yakni Riau, Sumatra Selatan :

Jumlah Provinsi: 17

1. D.I Aceh
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat (pemekaran dari Provinsi Sumatra Tengah)
4. Riau (pemekaran dari Provinsi Sumatra Tengah)
5. Sumatra Selatan
6. DKI Jakarta
7. Jawa Barat
8. Jawa Tengah
9. D.I Yogyakarta
10. Jawa Timur
11. Kalimantan Barat
12. Kalimantan Timur
13. Kalimantan Selatan
14. Kalimantan Tengah (pemekaran dari Provinsi Kalimantan Selatan)
15. Sulawesi Utara dan Tengah
16. Sunda Kecil
17. Maluku

Pada tahun 1958 jumlah provinsi di Indonesia kembali bertambah 3 provinsi yakni Bali, NTT, NTB :

Jumlah Provinsi: 20

1. D.I Aceh
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat
4. Riau
5. Jambi (pemekaran dari Provinsi Riau)
6. Sumatra Selatan
7. DKI Jakarta
8. Jawa Barat
9. Jawa Tengah
10. D.I Yogyakarta
11. Jawa Timur
12. Kalimantan Barat
13. Kalimantan Timur
14. Kalimantan Selatan
15. Kalimantan Tengah
16. Sulawesi Utara dan Tengah
17. Bali (pemekaran dari Provinsi Sunda Kecil)
18. NTB (pemekaran dari Provinsi Sunda Kecil)
19. NTT  (pemekaran dari Provinsi Sunda Kecil)
20. Maluku

Pada tahun 1960 jumlah provinsi di Indonesia kembali bertambah 1 provinsi yakni Sulawesi Selatan dan Tenggara :

Jumlah Provinsi: 21

1. D.I Aceh
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatra Selatan
7. DKI Jakarta
8. Jawa Barat
9. Jawa Tengah
10. D.I Yogyakarta
11. Jawa Timur
12. Kalimantan Barat
13. Kalimantan Timur
14. Kalimantan Selatan
15. Kalimantan Tengah
16. Sulawesi Utara dan Tengah
17. Sulawesi Selatan dan Tenggara (pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah)
18. Bali
19. NTB
20. NTT
21. Maluku

Pada tahun 1964 jumlah provinsi di Indonesia kembali bertambah 3 provinsi yakni Lampung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah :

Jumlah Provinsi: 24

1. D.I Aceh
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatra Selatan
7. Lampung (pemekaran dari Provinsi Sumatra Selatan)
8. DKI Jakarta
9. Jawa Barat
10. Jawa Tengah
11. D.I Yogyakarta
12. Jawa Timur
13. Kalimantan Barat
14. Kalimantan Timur
15. Kalimantan Selatan
16. Kalimantan Tengah
17. Sulawesi Utara (pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah)
18. Sulawesi Tengah (pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah)
19. Sulawesi Selatan (pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara)
20  Sulawesi Tenggara (pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara)
21. Bali
22. NTB
23. NTT
24. Maluku

Pada tahun 1967 jumlah provinsi di Indonesia kembali bertambah 1 provinsi yakni Bengkulu :

Jumlah Provinsi: 25

1. D.I Aceh
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatra Selatan
7. Bengkulu (pemekaran dari Provinsi Sumatra Selatan)
8. Lampung
9. DKI Jakarta
10. Jawa Barat
11. Jawa Tengah
12. D.I Yogyakarta
13. Jawa Timur
14. Kalimantan Barat
15. Kalimantan Timur
16. Kalimantan Selatan
17. Kalimantan Tengah
18. Sulawesi Utara
19. Sulawesi Tengah
20. Sulawesi Selatan
21  Sulawesi Tenggara
22. Bali
23. NTB
24. NTT
25. Maluku

Pada tahun 1969 jumlah provinsi di Indonesia kembali bertambah 1 provinsi yakni Irian Barat :

Jumlah Provinsi: 26

1. D.I Aceh
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatra Selatan
7. Bengkulu
8. Lampung
9. DKI Jakarta
10. Jawa Barat
11. Jawa Tengah
12. D.I Yogyakarta
13. Jawa Timur
14. Kalimantan Barat
15. Kalimantan Timur
16. Kalimantan Selatan
17. Kalimantan Tengah
18. Sulawesi Utara
19. Sulawesi Tengah
20. Sulawesi Selatan
21  Sulawesi Tenggara
22. Bali
23. NTB
24. NTT
25. Maluku
26. Irian Barat (pemekaran dari Provinsi Maluku)

Pada tahun 1976 jumlah provinsi di Indonesia kembali bertambah 1 provinsi yakni Timor Timur :

Jumlah Provinsi: 27

1. D.I Aceh
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatra Selatan
7. Bengkulu
8. Lampung
9. DKI Jakarta
10. Jawa Barat
11. Jawa Tengah
12. D.I Yogyakarta
13. Jawa Timur
14. Kalimantan Barat
15. Kalimantan Timur
16. Kalimantan Selatan
17. Kalimantan Tengah
18. Sulawesi Utara
19. Sulawesi Tengah
20. Sulawesi Selatan
21  Sulawesi Tenggara
22. Bali
23. NTB
24. NTT
25. Timor Timur (pemekaran dari Provinsi NTT)
26. Maluku
27. Irian Jaya (penggantian nomenklatur Provinsi Irian Barat)

Pada tahun 1999 jumlah provinsi di Indonesia kembali bertambah 2 provinsi yakni Papua Barat, Maluku Utara :

Jumlah Provinsi: 28

1. Nangroe Aceh Darussalam (penggantian nomenklatur Provinsi D.I Aceh)
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatra Selatan
7. Bengkulu
8. Lampung
9. DKI Jakarta
10. Jawa Barat
11. Jawa Tengah
12. D.I Yogyakarta
13. Jawa Timur
14. Kalimantan Barat
15. Kalimantan Timur
16. Kalimantan Selatan
17. Kalimantan Tengah
18. Sulawesi Utara
19. Sulawesi Tengah
20. Sulawesi Selatan
21  Sulawesi Tenggara
22. Bali
23. NTB
24. NTT
25. Maluku
26. Maluku Utara (pemekaran dari Provinsi Maluku)
27. Papua (penggantian nomenklatur Provinsi Irian Jaya)
28. Papua Barat (pemekaran dari Provinsi  Irian Jaya)

Catatan: Timor Timur lepas dari NKRI setelah melalui proses jajak pendapat/refrendum)

Pada tahun 2000 jumlah provinsi di Indonesia kembali bertambah 3 provinsi yakni Bangka Belitung, Banten, dan Gorontalo :

Jumlah Provinsi:31

1. Nangroe Aceh Darussalam
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatra Selatan
7. Bangka Belitung (pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan)
8. Bengkulu
9. Lampung
10. DKI Jakarta
11. Jawa Barat
12. Banten (pemekaran dari Provinsi Jawa Barat)
13. Jawa Tengah
14. D.I Yogyakarta
15. Jawa Timur
16. Kalimantan Barat
17. Kalimantan Timur
18. Kalimantan Selatan
19. Kalimantan Tengah
20. Sulawesi Utara
21. Gorontalo (pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara)
22. Sulawesi Tengah
23. Sulawesi Selatan
24  Sulawesi Tenggara
25. Bali
26. NTB
27. NTT
28. Maluku
29. Maluku Utara
30. Papua
31. Papua Barat

Pada tahun 2002 jumlah provinsi di Indonesia kembali bertambah 1 provinsi yakni Kepulauan Riau :

Jumlah Provinsi: 32

1. Nangroe Aceh Darussalam
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat
4. Riau
5. Kepulauan Riau (pemekaran dari Provinsi Riau)
6. Jambi
7. Sumatra Selatan
8. Bangka Belitung
9. Bengkulu
10. Lampung
11. DKI Jakarta
12. Jawa Barat
13. Banten
14. Jawa Tengah
15. D.I Yogyakarta
16. Jawa Timur
17. Kalimantan Barat
18. Kalimantan Timur
19. Kalimantan Selatan
20. Kalimantan Tengah
21. Sulawesi Utara
22. Gorontalo
23. Sulawesi Tengah
24. Sulawesi Selatan
25  Sulawesi Tenggara
26. Bali
27. NTB
28. NTT
29. Maluku
30. Maluku Utara
31. Papua
32. Papua Barat

Pada tahun 2004 jumlah provinsi di Indonesia kembali bertambah 1 provinsi yakni Sulawesi Barat :

Jumlah Provinsi: 33

1. Nangroe Aceh Darussalam
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat
4. Riau
5. Kepulauan Riau
6. Jambi
7. Sumatra Selatan
8. Bangka Belitung
9. Bengkulu
10. Lampung
11. DKI Jakarta
12. Jawa Barat
13. Banten
14. Jawa Tengah
15. D.I Yogyakarta
16. Jawa Timur
17. Kalimantan Barat
18. Kalimantan Timur
19. Kalimantan Selatan
20. Kalimantan Tengah
21. Sulawesi Utara
22. Gorontalo
23. Sulawesi Tengah
24. Sulawesi Selatan
25. Sulawesi Barat (pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan)
26  Sulawesi Tenggara
27. Bali
28. NTB
29. NTT
30. Maluku
31. Maluku Utara
32. Papua
33. Papua Barat

Pada tahun 2009 jumlah provinsi di Indonesia masih tetap sebanyak 33, hanya saja salah satu provinsi di sumatera mengalami perubahan nama yakni Aceh :

Jumlah Provinsi: 33

1. Aceh (penggantian nomenklatur dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat
4. Riau
5. Kepulauan Riau
6. Jambi
7. Sumatra Selatan
8. Bangka Belitung
9. Bengkulu
10. Lampung
11. DKI Jakarta
12. Jawa Barat
13. Banten
14. Jawa Tengah
15. D.I Yogyakarta
16. Jawa Timur
17. Kalimantan Barat
18. Kalimantan Timur
19. Kalimantan Selatan
20. Kalimantan Tengah
21. Sulawesi Utara
22. Gorontalo
23. Sulawesi Tengah
24. Sulawesi Selatan
25. Sulawesi Barat
26  Sulawesi Tenggara
27. Bali
28. NTB
29. NTT
30. Maluku
31. Maluku Utara
32. Papua
33. Papua Barat

Pada tahun 2012 jumlah provinsi di Indonesia kembali bertambah 1 provinsi yakni Kalimantan Utara :

Jumlah Provinsi: 34

1. Aceh
2. Sumatra Utara
3. Sumatra Barat
4. Riau
5. Kepulauan Riau
6. Jambi
7. Sumatra Selatan
8. Bangka Belitung
9. Bengkulu
10. Lampung
11. DKI Jakarta
12. Jawa Barat
13. Banten
14. Jawa Tengah
15. D.I Yogyakarta
16. Jawa Timur
17. Kalimantan Barat
18. Kalimantan Timur
19. Kalimantan Utara (pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur)
20. Kalimantan Selatan
21. Kalimantan Tengah
22. Sulawesi Utara
23. Gorontalo
24. Sulawesi Tengah
25. Sulawesi Selatan
26. Sulawesi Barat
27  Sulawesi Tenggara
28. Bali
29. NTB
30. NTT
31. Maluku
32. Maluku Utara
33. Papua
34. Papua Barat

Nah pada tahun 2018 ini jumlah provinsi di Indonesia bertambah 1 provinsi dan berikut ini daftar 35 provinsi yang ada di Indonesia, beserta ibukotanya :

  • Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan sekitarnya

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, ibukotanya di Banda Aceh
Provinsi Sumatera Barat, ibukotanya di Padang
Provinsi Sumatera Utara, ibukotanya di Medan
Provinsi Kepulauan Riau, ibukotanya di Tanjung Pinang
Provinsi Riau (Daratan), ibukotanya di Pekanbaru
Provinsi Jambi, ibukotanya di Jambi
Provinsi Sumatera Selatan, ibukotanya di Palembang
Provinsi Bangka Belitung, ibukotanya di Pangkal Pinang
Provinsi Bengkulu, ibukotanya di Bengkulu
Provinsi Lampung, ibukotanya di Bandar Lampung

  • Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan sekitarnya

Provinsi DKI Jakarta, ibukotanya di Jakarta.
Provinsi Jawa Barat, ibukotanya di Bandung
Provinsi Jawa Tengah, ibukotanya di Semarang
Provinsi Jawa Timur, ibukotanya di Surabaya
Provinsi Banten, ibukotanya di Serang
Provinsi DI Yogyakarta, ibukotanya di Yogyakarta

  • Provinsi-provinsi di Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara

Provinsi Bali, ibukotanya, di Denpasar
Provinsi Nusa Tenggara Timur, ibukotanya di Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Barat, ibukotanya di Mataram

  • Provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan dan sekitarnya

Provinsi Kalimantan Barat, ibukotanya di Pontianak
Provinsi Kalimantan Utara, ibukotanya di Tanjung Selor
Provinsi Kalimantan Selatan, ibukotanya di Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Tengah, ibukotanya di Palangkaraya
Provinsi Kalimantan Timur, ibukotanya di Samarinda

  • Provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi dan sekitarnya

Provinsi Sulawesi Barat, ibukotanya di Mamuju
Provinsi Sulawesi Tengah, ibukotanya di Palu
Provinsi Sulawesi Utara, ibukotanya di Manado
Provinsi Sulawesi Tenggara, ibukotanya di Kendari
Provinsi Gorontalo, ibukotanya di Gorontalo
Provinsi Sulawesi Selatan, ibukotanya di Makassar

  • Provinsi-provinsi di Kepulauan Maluku dan Papua

Provinsi Maluku, ibukotanya di Ambon
Provinsi Maluku Utara, ibukota di Ternate
Provinsi Papua Barat, ibukotanya di Manokwari
Provinsi Papua, ibukotanya di Jayapura
Provinsi Teluk Cendrawasih, ibukotanya di Serui

Problem Based Learning Bisa Tingkatkan Keaktifan Siswa

Siapa sich yg tidak sempat miliki problem didunia ini? Terlihat tidak mungkin ya. Supaya tidak berlarut-larut, Anda mesti mencari jalan keluar untuk menangani problem itu. Tetapi, ada problem dapat juga disikapi dengan bijak. Makin seringkali Anda bertemu dengan problem, makin dewasa serta bijak juga Anda nanti.
Problem Based Learning

Bicara tentang problem, didunia pendidikan ada cara evaluasi masalah based learning (PBL). Biasanya, cara ini juga akan memperkenalkan siswa disuatu masalah yang mempunyai keterikatan dengan materi yang dibicarakan. Lalu, siswa juga akan disuruh supaya mencari jalan keluar untuk merampungkan masalah/problem itu. Terkecuali tersebut, cara ini juga akan tingkatkan kecakapan berperan serta dalam tim. Nah supaya tau apa sih yang dimaksud dengan Problem Based Learning itu ? simak ulasannya dibawah ya.

Problem Based Learning (pembelajaran berbasis masalah) adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berfikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. 


Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk merangsang berfikir tingkat tinggi dalam situasi berorientasi masalah, termasuk didalamnya belajar bagaimana belajar. Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah adalah menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Problem Based Learning merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah.

Problem Based Learning merupakan proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata dan kemudian dari masalah ini siswa dirangsang untuk mempelajari masalah ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman baru.

Tujuan Model Pembelajaran Problem Based Learning Departemen Pendidikan Nasional (2003), Pembelajaran berbasis masalah membuat siswa menjadi pembelajar yang mandiri, artinya ketika siswa belajar, maka siswa dapat memilih strategi belajar yang sesuai, terampil menggunakan strategi tersebut untuk belajar dan mampu mengontrol proses belajarnya, serta termotivasi untuk menyelesaikan belajarnya itu.

Dari pengertian ini, dikatakan bahwa tujuan utama pembelajaran berbasis masalah adalah untuk menggali daya kreativitas siswa dalam berpikir dan memotivasi siswa untuk terus belajar. Muslimin Ibrahim (2000:7) Pembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa, akan tetapi pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan ketrampilan intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi pembelajar yang mandiri.

Dari pengertian ini kita dapat mngetahui bahwa pembelajaran berbasis masalah ini difokuskan untuk perkembangan belajar siswa, bukan untuk membantu guru mengumpulkan informasi yang nantinya akan diberikan kepada siswa saat proses pembelajaran.

Karakteristik Problem Based Learning PBL memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • Belajar dimulai dengan satu masalah,
  • Memastikan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata siswa,
  • Mengorganisasikan pelajaran seputar masalah, bukan seputar disiplin ilmu,
  • Memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri,
  • Menggunakan kelompok kecil,
  • Menuntut siswa untuk mendemonstrasi-kan yang telah mereka pelajari dalam bentuk produk atau kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa pembelajaran dengan model PBL dimulai oleh adanya masalah yang dalam hal ini dapat dimunculkan oleh siswa ataupun guru, kemudian siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa yang mereka telah ketahui dan apa yang mereka perlu ketahui untuk memcahkan masalah tersebut. Siswa dapat memilih masalah yang dianggap menarik untuk dipecahkan sehingga mereka terdorong berperan aktif dalam belajar.

Kriteria Pemilihan Bahan Pembelajaran Berbasis Masalah

  • Bahan pelajaran harus mengandung isu-isu yang mengandung konflik yang bisa bersumber dari berita,rekaman,video dan lain sebagainya.
  • Bahan yang dipilih adalah bahan yang bersifat familiar dengan siswa, sehingga setiap siswa dapat mengikutinya dengan baik.
  • Bahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak,sehingga terasa manfaatnya.
  • Bahan yang dipilih adalah bahan yang mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  • Bahan yang dipilih sesuai dengan minat siswa sehingga setiap siswa merasa perlu untuk mempelajarinya.

Prinsip-prinsip Pembelajaran Problem Based Learning :

A. Belajar adalah proses konstruktif dan bukan penerimaan. Pembelajaran tradisional didominasi oleh pandangan bahwa belajar adalah penuangan pengetahuan ke kepala pembelajar. Kepala pembelajar dipandang sebagai kotak kosong yang siap diisi melalui repetisi dan penerimaan. Pengajaran lebih diarahkan untuk penyimpanan informasi oleh pembelajar pada memorinya seperti menyimpan buku-buku di perpustakaan. Pemanggilan kembali informasi bergantung pada kualitas nomer panggil(call number) yang digunakan dalam mengklasifikasikan informasi. Namun, psikologi kognitif modern menyatakan bahwa memori merupakan struktur asosiatif. Pengetahuan disusun dalam jaringan antar konsep, mengacu pada jalinan semantik. Ketika belajar terjadi informasi baru digandengkan pada jaringan informasi yang telah ada. Jalinan semantik tidak hanya menyangkut bagaimana menyimpan informasi, tetapi juga bagaimana informasi itu diinterpretasikan dan dipanggil. Knowing About Knowing (metakognisi) Mempengaruhi Pembelajaran.

B. Prinsip kedua yang sangat penting adalah belajar adalah proses cepat, bila pebelajar mengajukan keterampilan-keterampilan self monitoring, secara umum mengacu pada metakognisi (Bruer, 1993 dalam Gijselaers, 1996). Metakognisi dipandang sebagai elemen esensial keterampilan belajar seperti setting tujuan (what am I going to do), strategi seleksi (how am I doing it?), dan evaluasi tujuan (did it work?). Keberhasilan pemecahan masalah tidak hanya bergantung pada pemilikan pengetahuan konten (body of knowledge), tetapi juga penggunaan metode pemecahan masalah untuk mencapai tujuan. Secara khusus keterampilan metakognitif meliputi kemampuan memonitor prilaku belajar diri sendiri, yakni menyadari bagaimana suatu masalah dianalisis dan apakah hasil pemecahan masalah masuk akal?

C. Faktor-faktor Kontekstual dan Sosial Mempengaruhi Pembelajaran. Prinsip ketiga ini adalah tentang penggunaan pengetahuan. Mengarahkan pebelajar untuk memiliki pengetahuan dan untuk mampu menerapkan proses pemecahan masalah merupakan tujuan yang sangat ambisius. Pembelajaran biasanya dimulai dengan penyampaian pengetahuan oleh pembelajar kepada pebelajar, kemudian disertai dengan pemberian tugas-tugas berupa masalah untuk meningkatkan penggunaan pengetahuan. Namun studi-studi menunjukkan bahwa pebelajar mengalami kesulitan serius dalam menggunakan pengetahuan ilmiah (Bruning et al, 1995). Studi juga menunjukkan bahwa pendidikan tradisional tidak memfasilitasi peningkatan peman masalah-maslah fisika walaupun secara formal diajarkan teori fisika ( misalnya, Clement, 1990).

Implementasi Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada kerangka kerja teoritik konstruktivisme. Dalam model PBL, fokus pembelajaran ada pada masalah yang dipilih sehingga siswa tidak saja mempelajari konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah tetapi juga metode ilmiah untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh sebab itu, siswa tidak saja harus memahami konsep yang relevan dengan masalah yang menjadi pusat perhatian tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang berhubungan dengan ketrampilan menerapkan metode ilmiah dalam pemecahan masalah dan menumbuhkan pola berpikir kritis. PBL dapat dimulai dengan mengembangkan masalah yang:

  • Menangkap minat siswa dengan menghubungkannya dengan isue di dunia nyata;
  • Menggambarkan atau mendatangkan pengalaman dan belajar siswa sebelumnya;
  • Memadukan isi tujuan dengan ketrampilan pemecahan masalah;
  • Membutuhkan kerjasama, metode banyak tingkat (multi-staged method) untuk menyelesaikannya; dan
  • Mengharuskan siswa melakukan beberapa penelitian independent untuk menghimpun atau Memperoleh semua informasi yang relevan dengan masalah tersebut.

Pembelajaran PBL mendasarkan pada masalah, maka pemilihan masalah menjadi hal yang sangat penting. Masalah untuk PBL seharusnya dipilih sedemikian hingga menantang minat siswa untuk menyelesaikannya, menghubungkan dengan pengalaman dan belajar sebelumnya, dan membutuhkan kerjasama dan berbagai strategi untuk menyelesaikannya. Untuk keperluan ini, masalah open-ended yang disarankan untuk dijadikan titik awal pembelajaran. Model pembelajaran berbasis masalah dikembangkan berdasarkankonsep-konsep yang dicetuskan oleh Jerome Bruner.

Tips Cara Memotivasi Agar Semangat Belajar di Sekolah

Apa sih manfaat kita belajar? Buat apa kita belajar? Buat memperoleh nilai? Buat memperoleh pengetahuan? Ketahuilah belajar buat memperoleh pengetahuan itu tambah baik daripada cuma untuk menambah nilai. Tetapi, tak saya pungkiri, nilai penting juga ada, untuk mendaftar sekolah selanjutnya ataupun untuk mencari pekerjaan. Bila kita belajar untuk memperoleh pengetahuan, pelajaran itu bakalan tidak mudah kita lupakan. Belajar untuk memahami, bukanlah menghafal. Walau demikian menghafal juga di butuhkan, menghafal untuk beberapa hal spesifik saja yang perlu untuk di hafal. Saat ini poin-poin yang kita butuhkan adalah motivasi semangat belajar yaitu : 

Tips Cara Memotivasi Agar Semangat Belajar di Sekolah

1. Motivasi

Motivasi semangat belajar mempengaruhi kemauan individu untuk meningkatkan semangat belajar. Orang yang berhasil adalah orang yang mampu mempertahankan semangatnya dikala orang lain kehilang semangatnya. Motivasi utama yang kita butuhkan adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Positif thinking untuk membaca buku, tanamkan pada diri sendiri bahwa kita yakin bisa memahami materi.

2. Konsentrasi

Konsentrasi penuh ketika guru / dosen sedang menerangkan. Dengarkan dengan baik, bertanyalah hal-hal yang kita belum mengerti, catatlah hal-hal penting, karena dengan mencatat akan lebih mudah diigat daripada yang tidak mencatat. Selain konsentrasi di tempat belajar, kita juga perlu konsentrasi di rumah. Buatlah suasana nyaman untuk belajar, dengan hawa yang tenang, cobalah membuka buku dan baca lah, coba untuk "fokus", jika kalian merasa jenuh, istirahat lah sebentar dengan makan / mendengarkan musik, kemudian ulangi lagi yang kalian pelajari dengan santai, jika kalian tidak paham materi lagi, matikan musik dan jauhkan dari barang-barang yang sekiranya mengganggu, kemudian belajar lagi. 

3. Bergaul dengan orang yang rajin belajar

Nabi Muhammad SAW,bersabda “Sesungguhnya kawan duduk dalam rupa orang yang shalih dan kawan duduk dalam rupa orang yang suka maksiat adalah seumpama tukang minyak wangi dan pandai besi. Tukang minyak wangi boleh jadi akan mencipratkan minyak wangi ke badanmu, atau engkau membeli minyak wangi dari dia, atau engkau mendapatkan bau harum dari dirinya. Adapun pandai besi boleh jadi memercikkan api ke bajumu atau engkau mendapati bau busuk dari dirinya.” (Mutaffaq ‘alaih). Jika kita bergaul dengan orang yang rajin belajar, insaAlloh semangat belajar kita akan naik. Melihat dia belajar, masa kita tidak ?, hal tersebut akan memacu kita untuk lebih dan lebih rajin lagi untuk belajar .

4. Jangan biarkan dinding kamar anda bersih

Tempel kata-kata motivasi semangat belajar dan juga buat target jangaka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Yakinlah bahwa kata-kata motivasi dan tulisan target kita tersebut akan selalu menumbuhkan niat dan tekat kita untuk belajar. Tulislah yang besar dengan hiaslah sesuai dengan selera kalian . Tempel di tempat yang sekiranya sering di lihat.

5. Hargai waktu

Time Lost cannot be found again "Waktu yang hilang tak dapat ditemukan kembali". Pernahkah anda mendengar/membaca kata-kata tersebut? Saya membacanya di Sekolah SMA saya setiap saya berangkat sekolah, lebih tepatnya letaknya berada di atas koridor. Waktu itu penting, jangan pernah sia-siakan waktumu untuk bermalas-malasan. Gunakan waktumu semaksimal mungkin. Kalaupun anda sering insomnia, ikuti kata-kata bang Rhoma Irama "Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya". Jadi, dari pada begadan yang tidak ada manfaatnya lebih baik istirahatkan badan. Jikalau anda begadanga, cobalah untuk membaca buku, saya tahu ini sulit, tapi apa salahnya mencoba, tidak ada yang sia-sia di dunia ini.

Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (QS. Al-Zalzalah 7-8)

Itulah artikel tentang cara agar semangat belajar di sekolah, semoga bermanfaaat !
Langganan: Postingan (Atom)